​Aksi Bela Rakyat 121, Elemen Mahasiswa se Nganjuk Tuntut Jokowi Mundur.

*Menguak Kenaikan Tidak Realistis serta Menyeruhkan Proses secara Hukum Pejabat Nganjuk yang Terbukti Korupsi.

Ratusan mahasiswa dalam Aksi Bela Rakyat 121 di Kantor Gedung DPRD jalan Gatot subroto Kelurahan Ringinanom Nganjuk

Obsesinews.com,Nganjuk- Ratusan Mahasiswa Se Kabupaten Nganjuk Turun Ke Jalan Dalam Aksi Bela Rakyat 121, Jumat (13/1).

Mereka memprotes kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang terus menaikkan harga-harga dan dinilai memberatkan masyarakat.


Ratusan mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN MIFTAHUL ULA,HIKMA,UKM,PMII dari berbagai perguruan tinggi se Kabupaten Nganjuk melakukan aksi serentak unjuk rasa. Mereka memprotes pemerintahan Jokowi-JK atas kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kepolisian, kenaikan tarif dasar listrik, dan kenaikan harga BBM.
Kordinasi lapangan Mahasiswa diwakili Thoyyibul H (presiden mahasiswa) M.Khanif al ghozali (Ketua PC PMII NGANJUK) membentangkan spanduk dan poster didepan Kantor DPRD Nganjuk Turunkan harga BBM,Jokowi gagal rakyat tercekik DPRD tanggung jawab, Pemerintah Buta rakyat menderita, turunkan harga atau anda yang turun,tolak kenaikan harga lombok, cabut PP no 60 tahun 2016,Jare pro Rakyat.
Perwakilan dari DPRD Nganjuk diwakiki Jianto (wakil ketua DPRD Nganjuk) mencoba mengajak negosiasi dan minta mahasiswa membubarkan diri serta menyarankan agar sebelum menyampaikan aspirasi seharusnya memberi tahu dulu ke DPRD.

“Kami perwakilan dari DPRD Kabupaten Nganjuk menerima aspirasi tersebut, kami akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI karena semua peraturan yang membuat Pemerintah pusat, kami sebagai wakil rakyat akan menjembatani dan menyampaiakan ke DPR RI dan selanjutnya disampaikan ke Pemerintah,”terangnya
Salah satu perwakilan mahasiswa Khanif Al Ghozali kemudian dipersilakan untuk menyampaikan isi kesepakatan dengan perwakilan DPRD Nganjuk yang diterima Jianto (wakil ketua DPRD).
Khanif mengatakan, memohon kepada DPRD dan penegak hukum agar pejabat yang ada di Kabupaten Nganjuk segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Pertama, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bbm subsidi di Indonesia. 

“Kedua, kenaikan listrik tidak akan ada dampak pada kenaikan harga pokok. Ketiga, pemerintah menjamin bahwa kenaikan harga BBM akan digunakan untuk tepat sasaran. Keempat, kenaikan STNK dan BPKB akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dari pihak kepolisian,” jelasnya.
Namun begitu, peserta aksi menyatakan ragu kesepakatan itu akan dijalankan oleh pemerintah. Mereka dengan serempak meneriakan kata “bohong”.(kus/red)

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply