Penanganan Stunting di Tanbu di Apresiasi oleh Kemendagri

Obsesinews.com, Tanah bumbu- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Bangda memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) atas kinerjanya dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penurunan stunting.

Apresiasi diberikan pada saat workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmark dan pembelajaran antar daerah yang dilaksanakan di Bali, pada tanggal 11 – 14 November 2020.

Ada sebanyak 10 Kabupaten terpilih yang mendapatkan apresiasi tersebut yaitu ; Kabupaten Tanah Bumbu, Kab. Gianyar, Kab. Bima, Kab. Rote Ndao, Kab. Flores Timur, Kab. Belu, Kab. Gunung Mas, Kab. malinau, Penajam Paser Utara, dan Kab. Kapuas Hulu.

Kabupaten Tanah Bumbu terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam Acara Sharing Pembelajaran dalam bentuk Pameran bertemakan Cegah Stunting itu Penting.

Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, saat memberikan Apresiasi kepada 10 Kabupaten/kota terpilih mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan sharing pembelajaran praktek dalam upaya penanganan stunting di daerah masing-masing.

Dirjen Bina Bangda juga mengingatkan bahwa stunting merupakan program prioritas nasional sehingga peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting terintegrasi sangat penting.

“Terkait stunting ini, pemerintah daerah harus mendukung sepenuhnya dengan ditandai Komitmen Kepala Daerah. Karena kunci keberhasilan di daerah adalah komitmen Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/kota,” ucapnya.

Komitmen dari Kepala Daerah dalam membuat kebijakan khusus terkait penanganan stunting dimulai dari proses perencanaan sampai pada penganggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/DAK dan sumber lain.

Selain itu peran SKPD selaku penanggungjawab 20 indikator pokok juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan penanganan stunting , sehingga jika ada indikator yang belum tercapai maka Kepala Daerah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu Alfian, S.Pd, MA mengatakan berdasarkan hasil input data 8 aksi, Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan input data sampai pada aksi 6, sehingga masih ada 2 aksi (aksi 7 dan 8) yang belum di input, di harapkan sampai Desember nanti semua data sudah terinput dalam sistem web monitoring aksi bangda.

Hadir mewakil Pemkab Tanbu dalam workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmark dan pembelajaran antar daerah yakni Kasubbid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Tanbu, Rahmasari, dan Fungsional Perencana Muda Bappeda, Hasanuddin. (**/Red)

Share this Post :

Comments are closed.