Tanah Bumbu – Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), Polda Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Strategi Pemerintah dalam Penanganan Konflik Tenurial serta Pertambangan Illegal dalam Kawasan Hutan, Senin (14/02/2022).
Kegiatan yang digelar bertempat di Soraja Hall Hotel Ebony Batulicin ini dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Mariani dengan turut dihadiri instansi terkait, pimpinan Perusahaan, Camat serta tamu undangan.
Ps. Kasubdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, I Wayan Suwardiasa selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi dini terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini terkait konflik tenurial atau lahan.
Melalui FGD ini, ia berharap para peserta dapat memperoleh informasi terkait regulasi pertambangan dalam kawasan hutan sehingga seluruh pihak baik itu Pemda ataupun Perusahaan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya untuk mencegah serta memberikan penanganan terkait hal tersebut.
Terlebih disebutkan bahwa narasumber yang dihadirkan juga merupakan tenaga ahli serta berkompeten di bidangnya sehingga apa yang disampaikan diharapkan juga dapat menjadi dasar acuan untuk melangkah lebih lanjut dalam rangka penyelesaian konflik-konflik yang ada di sekitar kawasan hutan.
“Perusahaan nyaman berinvetasi, namun masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta perusahaan dapat merasakan manfaat dari kehadiran pihak perusahaan seperti dengan program-program CSR,” ungkapnya.
Selain itu juga ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan penduduk membuat kawasan hutan menjadi salah satu incaran bagi masyarakat untuk bercocok tanam yang membuat rawan terjadinya konflik tenurial.
“Akan ada penjelasan dari narasumber terkait jadi ada regulasi yang harus ditempuh oleh masyarakat sehingga masyarakat juga dapat hidup dengan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap mentaati regulasi yang berlaku,” sebut Kompol I Wayan.
Sementara itu Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar yang diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Ir. Mariani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kepada Polda Kalsel atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Kami berharap FGD ini menjadi sebuah solusi yang tepat dan tanggap dalam menyelesaikan konflik serta memberikan strategi yang efektif di dalam penanganan konflik tenurial yang terjadi di Bumi Bersujud,” pungkasnya.
Adapun dalam FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait diantaranya Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI BPKH Wil. V, Dinas Kehutanan Kab. Tanbu, Kantor BPN/ATR Kab. Tanbu, Dinas Perkimtan Kab. Tanbu serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kalsel. (*/red)
