Presiden RI pimpin rapat secara Virtual
Obsesinews.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya bahwa fokus kerja yang paling utama saat ini adalah menangani dan mengendalikan Covid-19 secepat-cepatnya. Presiden berpandangan, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil cepat mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Presiden meminta semua jajaran mengerahkan tenaga, energi, dan kekuatan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan menangani dampak yang menyertainya.
“Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apa pun,” tegas Presiden saat memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (06/05/2020).
Menurut Kepala Negara, kerja besar tersebut tidak bisa hanya dilakukan Gugus Tugas tapi juga harus melibatkan seluruh elemen bangsa, seluruh jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan sektor swasta.
“Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan PSBB dan semua rencana yang sudah kita siapkan, kita akan bisa mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya,” imbuhnya.
Presiden juga menegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip _good governance_, memegang teguh transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tujuan pemerintah saat ini hanya satu: keselamatan seluruh rakyat, baik keselamatan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi.
“Dalam mencapai tujuan itu, pemerintah harus bergerak dengan cepat. Karena memang situasinya bersifat _extra ordinary_ yang memang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Tetapi dalam menjalankan tugas ini, pemerintah, juga kita semuanya harus juga siap untuk diawasi, siap untuk dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, seperti DPR, BPK, tapi juga oleh seluruh masyarakat,” tandasnya. (***/Red)
