![](https://obsesinews.com/wp-content/uploads/2020/07/img-20200708-wa01383945255858213269404.jpg)
Daftar media media besar yang mendapat alokasi anggaran dinas
Obsesinews.com,Jakarta – Beredaranya uang jalan jalan hingga ratusan juta rupiah membuat publik geram khususnya para pencari berita, tutur Sofyan Ahmad di kediamannya ciganjur, jakarta Selatan pada Jum’at ,(10/07/2020).
Sofyan Ahmad menegaskan, “Setiap eksekutif dan legislatif di republik ini semua di biayai rakyat, jangan hanya media besar saja yang di berikan, pers yang lain juga harus disamakan karena kita adalah warga negara yang sama di mata hukum”.
Seluruh instansi kementrian di biayai oleh pajak rakyat, “jika kepala Humas dan jajarannya hanya menganak emaskan media tertentu ini sungguh tidak adil”.
Jika kementrian khususnya baik eksekutif maupun legislatif tidak bijaksana dengan pers dalam arti kata menyeluruh berarti individu tersebut didalamnya tidak mengamalkan pancasila, iya dong, karena apa Pancasila ada point kebijaksanaan dan keadilan, ungkap Sofyan Ahmad kepala biro salah satu media online di DKI Jakarta.
Memang negara akan bangkrut jika setiap liputan seluruh pers diberikan insentif dan kebijaksanaan kan tidak!!, yang buat bangkrut negara adalah para koruptror yang menikmati fasilitas rakyat.
Halo, apa kabar BLBI, Wisma Atlet, Jiwasraya, Century beberapa kasus korupsi yang saya sebutkan diatas mereka itu merugikan negara itu real dan jelas.
Saya minta setiap Pimpinan di instansi pemerintahan yang tidak bijaksana dengan pers segera di ganti pucuk pimpinannya beserta kepala humas dan para jajarannya.
Pers itu bukan hanya informan saja ke publik, akan tetapi kontrol sosial atas kesewenang – wenangan pejabat publik negara khususnya, jadi saya minta kepada presiden Joko Widodo untuk segera mengganti para menteri yang tidak bijaksana dengan pers.
Mereka mencari rejeki dan informasi, ingat tidak semua perusahaan pers mapan dan tidak semua jurnalis mapan. mereka punya anak istri yang harus diberikan nafkah. Mereka punya KTP, KK dan yang pasti mereka bayar pajak.
Saya mengultimatum pejabat publik untuk tidak serakah dan rakus khususnya yang menangani humas pemerintah siapa yang datang meliput berikan mereka kebijaksanaan karena mereka setiap liputan para insan pers gunakan cost, pejabat harus di ajarkan sikap dermawan, ingat jangan perkaya diri sendiri.
Saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk usut kekayaan Kabiro atau kepala Humas di setiap Kementerian, usut harta kekayaannya dari sebelum hingga menjabat di kementrian tersebut.
Saya minta setiap pejabat publik yang tidak mempunyai welas asih dan bijaksana kepada pers harus di ganti, usai Sofyan Ahmad yang ditemui di kediamannya di Ciganjur Jakarta Selatan. (***/Red)