Komisi III DPRD Tanbu Gelar Raker Bersama BPBD Tanbu Guna Matangkan Program Penanggulangan Bencana 2026

Obsesinews.com, Tanah Bumbu – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama BPBD Tanah Bumbu guna mematangkan program penanggulangan bencana tahun 2026. Rapat berlangsung pada Senin (2/2/2026) dengan fokus pada penguatan mitigasi dan inovasi kebencanaan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu Sulhadi beserta jajaran. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja BPBD tahun 2025 sekaligus penyelarasan rencana kerja tahun 2026 agar lebih adaptif terhadap potensi bencana di wilayah pesisir maupun daerah hulu.

Dalam forum tersebut, BPBD memaparkan capaian program sebelumnya serta rencana strategis ke depan. Komisi III DPRD kemudian memberikan sejumlah masukan untuk memastikan perencanaan dapat langsung diterjemahkan ke tahap pelaksanaan secara efektif.
Andi Asdar Wijaya menekankan pentingnya penguatan infrastruktur mitigasi bencana, khususnya pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di daerah aliran sungai (DAS) yang rawan banjir.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pemantauan manual. Sistem peringatan dini harus diperkuat dengan teknologi agar respons bisa lebih cepat dan akurat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar BPBD mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin terhadap peralatan yang telah dimiliki, sehingga aset kebencanaan tidak terbengkalai dan tetap berfungsi optimal.
Selain itu, Komisi III mendorong percepatan digitalisasi data bencana melalui pengembangan dashboard pemetaan bencana secara real-time yang dapat diakses lintas SKPD dan masyarakat.
“Jika data terintegrasi, dinas terkait bisa langsung bergerak saat terjadi bencana tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang,” ujarnya.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat keterbatasan APBD, BPBD diminta lebih aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan agar dukungan kebencanaan lebih terarah.
“Perlu ada sinkronisasi program CSR perusahaan dengan peta risiko bencana BPBD supaya bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” pungkas Andi Asdar.
Dengan pembahasan ini, DPRD dan BPBD
Tanah Bumbu berharap program penanggulangan bencana tahun 2026 dapat berjalan lebih terencana, inovatif, dan berdampak langsung bagi keselamatan masyarakat. (*/Red).